KAWANRUDI: Wali Kota Batam H Muhammad Rudi atau HMR adalah sosok yang peduli pada guru dan sumber daya manusia di Kota Batam. Sejak Jadi Wakil Wali Kota Batam, tahun 2011, ia sudah memberikan insentif untuk guru swasta.
Agar tepat sasaran dan makin transparan, calon Gubernur Kepri ini pun meluncurkan aplikasi penerima insentif guru swasta Se-Kota Batam, yang digelar Dinas Pendidikan Kota Batam, di Hotel Harmoni One, Batamcenter, Jumat (13/9/2024) pagi.
Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, Pada tahun 2023, jumlah guru swasta penerima insentif sebanyak 5.071 orang.
Sementara untuk 2024, setelah dilakukan verifikasi dan validasi, jumlah guru yang menerima insentif sebanyk 4.937 orang.
Dalam sambutannya, Wali Kota HMR, menyambut baik launching aplikasi ini sebagai upaya Pemko Batam untuk memastikan bahwa dana insentif ini benar-benar tepat sasaran, dan menghindari ketidaktepatan penerima insentif.
“Dana insentif ini sebagai bekal para guru dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak terciptanya generasi emas penerus bangsa,” jelasnya.
Percepatan pembangunan harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang andal sehingga tidak terjadi ketimpangan yang akan timbul dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.
“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, peran guru sebagai garda terdepan lahirnya sumber daya manusia untuk pembangunan. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan secara penuh terkait kesejahteraan para guru,” ujarnya.
Seperti diketahui, insentif telah diberikan kepada guru swasta mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD dan SMP semenjak HMR menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam di periode pertama, 2011 lalu.
Dana insentif yang diterima setiap bulannya dari Pemerintah Kota Batam sebesar Rp1 juta untuk guru di mainland, sementara Rp1.250.000 untuk di hinterland.
“Pahlawan tanpa tanda jasa bukan karena tidak berjasa, akan tetapi karena tak ada yang mampu membalas jasanya,” ujar HMR sebelum menutup sambutanya.
Dengan potensi kerawanan yang tinggi, Bawaslu berharap seluruh pihak, termasuk ASN dan kepala daerah, dapat menjaga netralitas selama Pilkada Kepri 2024 agar proses demokrasi berlangsung dengan adil dan transparan.(intan)
